Silahkan menghubungi : KEP untuk pembelian buku ini

Meretas Jalan Konflik Kehutanan

oleh :

Share on :
 
Hampir 63% luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan. Hutan secara de jure adalah kawasan milik pemerintah, namun saat ini sangat sulit untuk menemukan hutan yang bebas klaim penguasaan lahan. Secara de facto hutan telah terkaveling-kaveling dengan berbagai status penguasaan lahan dengan kepentingan yang berbeda sehingga memicu konflik. Konflik atas tanah dan sumber daya hutan meningkat karena proses transformasi penggunaan lahan yang terintegrasi dengan pasar global. Konflik kehutanan menjadi salah satu penghambat dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Dilihat dari aktornya konflik itu bisa terjadi antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik pemerintah dengan perusahaan, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik antarsektor dalam pemerintahan dan konflik antarmasyarakat. Maraknya konflik di kawasan hutan yang masih terjadi mengindikasikan dua hal. Pertama, kita belum mampu menemukan akar masalahnya. Kedua, kita sebetulnya sudah menemukenali akar masalah, namun tidak mau menyentuh atau pun belum mampu mengamputasi akar masalahnya. Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria adalah salah satu bentuk penyelesaian yang paling maju saat ini. Land Amnesty sebagai instrumen alternatif, layak untuk dipertimbangkan. Jika pemerintah serius ingin mengadopsi kebijakan land amnesty, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain: kelengkapan dan kesahihan data historis lahan, kriteria, dan indikator lahan yang bisa mengajukan land amnesty serta menunjuk lembaga kredibel untuk melakukan penilaian.
ISBN 978-979-21-6583-8
Seri
Pengarang
Terbit 2019
Halaman 136
Berat 96
Dimensi 176 x 250
Tag SAINS, TEKNIK
3