Silahkan menghubungi : KEP untuk pembelian buku ini

Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki

oleh :

Share on :
 
Pada sisi perpajakan, Gereja sebagai badan hukum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, yaitu menjalankan usaha (syarat subyektif) dan memperoleh penghasilan (syarat obyektif). Kategori penerimaan-penerimaan Gereja yang berupa kolekte, perpuluhan, persembahan jemaat, bantuan dan hibah, adalah bukan obyek pajak penghasilan (PPh), maka pada saat mendaftar untuk memperoleh NPWP hendaknya dipilih status sebagai Pengusaha Tidak Kena Pajak (kode KLU : 94910, Organisasi keagamaan Kelompok Gereja Katolik). Selain itu dalam pengelolaan harta benda gereja harus dikelola sesuai dengan tujuannya agar citra serta nama baik Gereja terbina, juga karena harta benda itu diurus atas nama Gereja. Oleh karena itu, untuk menghormati maksud pemberibantuan, maka penerimaan bantuan dimasukkan dalam Aset Tidak Terikat dan atau Aset Terikat. Hal ini sesuai dengan acuan-acuan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berupa Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), dan lain-lain. Namun demikian karena kekhasan dari acuan-acuan tersebut masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tata kelola keuangan dan akuntansi untuk Gereja. Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki adalah salah satu dari penjabaran-penjabaran tersebut dan memiliki peran penting yang mempengaruhi praktek-pratek keuangan dan akuntansi paroki demi proses yang memenuhi prinsip-prinsip responsibilitas (responsibility), akuntabilitas (accountability), kemandirian (Indipendency), kewajaran (fairness) dan transparansi (transparency).
ISBN 978-979-21-5533-4
Seri
Pengarang
Terbit 2018
Halaman 256
Berat 425
Dimensi 180x240
Tag EKONOMI
3