Silahkan menghubungi : KEP untuk pembelian buku ini

Reposisi Hak Budget DPR

oleh :

Share on :
 
Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar konstitusional hak budget DPR sebenarnya secara harfiah telah membatasinya pada menerima atau menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Pembatasan hak budget tersebut intinya terletak pada fokus DPR untuk menilai dengan alasan legitimitasi atau kemanfaatan publik terhadap APBN dibandingkan penilaian teknis. Jadi, DPR memfokuskan pada strategi anggaran negara yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan pada teknis angka-angka anggaran. Reposisi hak budget perlu dilakukan dengan melakukan perubahan mendasar pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, dengan memosisikan hak budget sebatas menerima dan menolak RAPBN yang diajukan pemerintah dengan dua alasan. Pertama, RAPBN tidak sesuai dengan prioritas fungsi dan program yang telah direncanakan pemerintah dalam dokumen perencanaan. Kedua, RAPBN tidak memiliki alasan kemanfaatan (legitimasi) bagi kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pelayanan publik. Adanya reposisi hak budget tersebut akan menghindarkan penggunaan wewenang atau mentransaksikan pengaruh DPR pada hal-hal yang bersifat mikroteknis atau mikropraktis. Sebab, kondisi demikian akan menyebabkan DPR berkutat pada perhitungan transaksi politis atau angka-angka anggaran dengan motivasi di luar kepentingan umum, yang seharusnya dilindungi dan di luar rasionalitas dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.
ISBN 978-979-21-4934-0
Seri
Pengarang
Terbit 2016
Halaman 186
Berat 270
Dimensi 155x230
Tag HUKUM
3